Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk menumbuhkembangkan penyelenggaraan program asuransi, serta mengimbangi kenaikan tingkat biaya hidup.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk meningkatkan tertib administrasi pengenaan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan penyampaian laporan teknis kepada Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk mendorong pertumbuhan industri Dana Pensiun, dengan mengubah ketentuan mengenai sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan penyampaian laporan aktuaris.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2012 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk meningkatkan tertib administratif pengenaan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan kepada Menteri Keuangan, dengan mengubah ketentuan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk mengubah ketentuan mengenai sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan penyampaian laporan investasi.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2011 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk mengatur pengesahan pendirian dana pensiun lembaga keuangan dan perubahan peraturan pensiun dari dana pensiun lembaga keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk menciptakan industri dana pensiun yang akuntabel. Aturan ini juga untuk mengukur tingkat kompetensi dan integritas pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2010 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Pensiun. Aturan ini juga mengatur mengenai persyaratan Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk mencegah pemanfaatan Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan menjadi sarana pencucian uang dan pendanaan teroris.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum mengenai penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh danapensiun pada bidang-bidang tertentu yang dikecualikan sebagai obyek Pajak Penghasilan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun
Peraturan Menkeu ini dibuat karena semakin berkembangnya instrumen investasi di Pasar Modal dan perlunya evaluasi atas penempatan investasi yang telah dilakukan Dana Pensiun.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.01/2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan, dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran PNS dan Pejabat Negara
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap peserta program pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara juga pengawasan atas pengadministrasian penitipan dana kepada PT Taspen.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan peserta pada saat pensiun atau pihak yang berhak apabila peserta meninggal dunia.